Mata Pelajaran : Sejarah Peminatan
Kelas : XII IPS 1
Pertemuan : ke-2
Kompetensi Inti :
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar :
3.1 Menganalisis
secara kritis respon Internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4.1 Menyajikan
secara kritis respon Internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia
dalam bentuk tulisan dan/atau media lain.
Tujuan Pembelajaran
1. mengidentifikasi respons negara-negara Arab terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia;
2. mengidentifikasi respons negara India terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia;
3. mengidentifikasi respons Australia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia;
4. mengidentifikasi respons PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia.
RESPON INTERNASIONAL TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
A. Upaya Memperoleh Kemerdekaan
Unsur atau syarat berdirinya suatu negara :
-Adanya Penduduk di Suatu Wilayah,
-Adanya Wilayah yang Ditinggali,
-Adanya Pemerintahan yang Berdaulat atau Berkuasa,
-Mampu Menjalin Hubungan Internasional.
Pengakuan de facto adalah pengakuan secara fakta, kenyataan. Contohnya, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan unsur negaranya dapat terpenuhi pada keesokan harinya yakni 18 Agustus 1945. Pengakuan de facto bersifat sementara sambil menunggu perkembangan berikutnya.
Pengakuan de jure adalah pengakuan resmi dalam hukum internasional. Jika suatu negara telah diakui secara de jure, maka negara tersebut mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional dan diakui oleh negara lain di dunia.
B. Sejarah Kelahiran Departemen Luar Negeri
Tugas utama Departemen Luar Negeri melalui diplomasi:
Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas teman-teman disegala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.
Melakukan perundingan dan membuat persetujuan:
Persetujuan Linggarjati – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Madura 1948
Perjanjian Renville – pengakuan atas RI meliputi Jawa dan Sumatera 1949
Perjanjian KMB – Indonesia dalam bentuk negara Federal 1950
Diplomasi Indonesia berhasil mengembalikan keutuhan wilayah RI dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) Masa 5 tahun pertama kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan Karakter atau Watak politik luar negeri Indonesia. Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional di PBB pada tahun 1950.
C. Pengakuan Negara Internasional
1. India
Pengakuan India terhadap Kemerdekaan RI berdasarkan :
Persamaan Kebudayaan (Hindu-Budha)
-Persamaan nasib (sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka)
-Hubungan dekat antara pemimpin negara (Nehru dan Moh. Hatta) (Feb 1927)
Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan dari India :
-Semangat dari Para Pelajar Indonesia yang ada di India
-Dibentuknya PPII (Persatuan Putera Indonesia di India). Tujuan dibentuknya PPII adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat.
Tugas dari PPII adalah :
-Meyakinkan pemimpin India
-Membentuk Balai Penerangan (Indonesia Information Service) 9 Juni 1946 untuk menyiarkan, membuat buletin, serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers di India dan nantinya dapat diteruska ke perwakilan India yang ada di London
-Bekerjasama dengan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang anggota 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok
Diplomasi Sutan Sjahrir :
-Sutan Sjahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India (18 Mei 1946). Indonesia diwakili Sutan Sjahrir dan India oleh K.L Punjabi. Pengiriman padi ini terjadi pada 20 Agustus 1946 di pelabuhan (Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi). P.M Nehru mengundang Sjahrir dan Moh. Hatta ke New Delhi untuk menghadiri Konferensi Inter Asian
-Dalam Konferensi “Inter Asian Relation” (23 Maret-2 April 1947).
Sjahrir berpidato yang isinya :
(1) Politik Luar Negeri Indonesia (Bebas-Aktif);
(2) Bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama;
(3) Menjalin persahabatan dengan bangsa lain Diplomasi Moh. Hatta
-Moh. Hatta bertemu dengan P.M Nehru untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India di pegang oleh Inggris.
Peran India dalam Mendukung Kemerdekaan RI :
-India mengirim obat-obatan ke Indonesia (tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India)
-31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke DK PBB. Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi (1 Agustus 1947) untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase Diadakannya Konferensi Asia di New Delhi (20-25 Januari 1949). Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara asia, seperti: Pakistan, Afganistan, Libanon, Suriah,Saudi Arabia, Philipina, India, Myanmar,Yaman dan Irak.
-Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedang Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia yaitu pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembentukan Pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950.
2. Negara-Negara Timur Tengah (Palestina, Mesir, Saudi Arabia)
a. Palestina
Ketika Belanda angkat kaki dari Indonesia, pemerintahan dipegang oleh Jepang. Pendudukan Jepang (1942-1945) membawa beberapa dampak bagi Indonesia, termasuk terbentuknya panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan panitia kemerdekaan ini merupakan tindak lanjut dari janji Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso. Koiso berjanji kepada rakyat Indonesia akan memberikan kemerdekaan melalui sebuah pernyataan pada 6 September 1944. Janji Koiso kemudian ditanggapi oleh seorang Mufti Besar Palestina bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Melalui Al-Husaini lah Palestina menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Al-Husaini mengumumkan bahwa Palestina mengakui Indonesia sebagai negara secara de facto melalu siaran di Radio Berlin, Jerman pada 6 September 1944. Pengakuan kemerdekaan Indonesia tersebut disiarkan menggunakan bahasa Arab. Muhammad Ali Taher seorang pengusaha Palestina memberikan sejumlah kekayaannya untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia.
b. Mesir
Pengakuan Mesir terhadap Kemerdekaan RI Sebab-Sebab Mesir Memberi Pengakuan Kemerdekaan RI Persamaan Agama Banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir Banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab
Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan dari Mesir :
-Peranan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir (Univ. Al-Ahar, Kairo dan Zain Hassan), Irak (Univ. Imron Rosyidi), dan di negara Arab lainnya, peranan Mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab
Delegasi Indonesia pertama RI di Mesir (7 April 1946)
-Utusan pertama Indnesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terimakasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan pada kemerdekaan RI dan akan tetap memberi dukungan sampai RI benar-benar diakui kemerdekaannya Pembentukan Panitia Pusat sebagai wakil Indonesia di Luar Negeri
-Panitia Pusat yang diketuai H. Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui. H. Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri, dari Kairo H. Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transyordania, Irak, dan Lebanon. Untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman dilanjutkan oleh H. Rasyidi
Kunjungan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Soekarno ke Mesir
-Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terimakasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan Peran Mesir dalam Mendukung Kemerdekaan RI
Peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin Syaikh Hasan Al-Banna
-Aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo
-Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI (18 Nov 1946)
-Mengirim delegasi Mesir (Abdul Mun’im) ke Yogyakarta (13 -16 Maret 1947)
-Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara RI (H. Agus Salim) dan Mesir (Fahmi Nokrasyi Pasha) (10 Juni 1947)
-Menteri LN Mesir dibawah kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia Aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan Terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda
-Rapat Umum oleh organisasi dan parpol di Mesir. Pada rapat umum tersebut juga dihadiri Presiden Habib Burguiba dari Tunisia, dan pemipin Maroko Allal Al-Fassi. Resolusi yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah:
• Pemboikotan barang-barang buatan Belanda, diseluruh Negara Negara Arab
• Pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda
• Penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda
• Pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban Agresi Belanda
c. Saudi Arabia
Arab Saudi merupakan satu dari tujuh negara Arab yang memberi pengakuan atas proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 4 November 1947. Pengakuan tersebut diserahkan oleh Raja Abdul Aziz Al Saud dan diterima oleh H.M Rasjidi di Istana Raja Riyadh. Negara-negara Arab lainnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia dalam tahun 1947-1948 adalah Suriah, Yordania, Irak, Lebanon, Yaman dan Afghanistan.
Kerja sama antara Indonesia dan Saudi Arabia berlangsung dengan baik, baik bilateral, maupun dalam fora internasional seperti PBB, G20, OKI, dan GNB. Hubungan diplomatik RI-Kerajaan Arab Saudi dimulai pada 1 Mei 1950 yang ditandai dengan pembukaan Perwakilan RI di Jeddah. Pada 1964, Perwakilan RI di Jeddah tersebut berubah status menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Seiring dengan pemindahan ibu kota Arab Saudi ke Riyadh, Pemerintah Indonesia juga memindahkan Kedutaan Besarnya dari Jeddah ke Riyadh pada tahun 1985. Pada saat yang sama, untuk lebih meningkatkan hubungan/kerja sama ekonomi dan sosial budaya antara kedua negara, Pemerintah Indonesia membuka Konsulat Jenderal RI di Jeddah.
3. Australia
Australia mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada 27 Desember 1949. Namun, jauh sebelum itu, Australia memang sudah menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Para buruh pelabuhan Australia melakukan boikot terhadap kapal Belanda yang memuat senjata untuk dibawa ke Indonesia yang dilaukan oleh cabang Brisbane dari waterside workers federation pada 20 september 1945. selain itu intervensi lain yang dilakukan Australia dalam mendukung Indonesia yaitu peran Australia dalam Komisi Jasa-jasa Baik (good offices comitte) yang dibentuk untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda, selama 1947-1949 Australia menjadi pendukung Indonesia. Dalam Dewan Keamanan PBB Australia berhasil meyakinkan DKPBB bahwa Indonesia memiliki derajat yang sama dengan Belanda.
4.Amerika Serikat
Pada awalnya Amerika Serikat berusaha tetap netral, dan tidak ingin meninggalkan Belanda, sekutu penting Eropa. Sementara Amerika juga menyadari pentingnya menunjukkan simpati kepada negara-negara yang baru muncul di Asia dan bagian-bagian lain dunia, utamanya kawasan “Selatan Dunia,” termasuk Indonesia. Pada dasarnya Amerika gagal mengakui kemerdekaan Indonesia, meskipun para pemimpin Indonesia seperti Sukarno telah memohon pengakuan Amerika, karena Amerika mempertahankan posisi netralitas itu, dan cenderung condong ke Belanda. Amerika menjadi salah satu anggota dari apa yang disebut Good Offices Committee of the United Nations (Komisi Tiga Negara PBB) pada tahun 1947, tetapi Komisi itu tidak memiliki kekuasaan dan hanya bisa memberikan rekomendasi. Amerika melibatkan diri lebih serius ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II yang dimulai pada Desember 1948, dan dalam prosesnya melanggar kesepakatan yang dirundingkan dengan Komisi Tiga Negara PBB. Amerika terutama memainkan peran yang menentukan dalam tahap akhir perjuangan kemerdekaan RI, pada awal 1949, Amerika meminta Belanda untuk memulai Konferensi Meja Bundar dengan para pemimpin Republik dan akhirnya mengarah pada pengakuan formal kemerdekaan RI pada 27 Desember 1949.
Dukungan terhadap Indonesia ini dapat dilihat ketika pada 7 Februari 1949, satu resolusi diajukan di depan senate yang menuntut agar semua bantuan ECA (Economic Cooperation Administration) dan bantuan keuangan lain kepada Belanda dihentikan, sampai Belanda mengakhiri permusuhan dengan Indonesia, menarik pasukan bersenjatanya ke belakang garis gencatan senjata Renville, membebaskan pejabat-pejabat Indonesia yang ditawan, dan membuka perundingan baru dengan Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat juga memaksa Belanda agar menepati janjinya untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada waktu sesingkat mungkin untuk membicarakan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan keuangan dan ekonomi kepada Republik Indonesia Serikat sesudah penyerahan kedaulatan.
5. Uni Soviet
Uni Soviet merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan Uni Soviet mengecam segala bentuk kolonialisme. Empat hari setelah mulai bekerjanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di London pada tanggal 21 Januari 1946 Delegasi Uni Soviet yang merupakan utusan dari Soviet Ukraina, Dmitry Manuilsky dalam pertemuan DK PBB mengangkat masalah mengenai keadaan di Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan, serta menghimbau DK PBB melakukan langkah-langkah untuk mengentikan agresi tersebut. Selain itu, Uni Soviet membela Indonesia dalam pertemuan-pertemuan di organisasi PBB serta organisasi internasional lainnya. Misalnya, pada tahun 1947-1948 dalam sidang ECOSOC diajukan sejumlah usulan untuk diakuinya kedaulatan Indonesia dan dalam konferensi Delhi, Januari 1949 Uni Soviet mengecam Agresi Militer terhadap Indonesia dan menghimbau dunia internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pada bulan Mei 1948 dilakukan perundingan antara Duta Besar Uni Soviet untuk Czechoslovakia, M. Silin dengan Suripno dan disepakati untuk menjalin hubungan kedua negara pada tingkat konsul. Persetujuan Konsuler ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Agus Salim. Ini menunjukan adanya hubungan antara Indonesia dengan Uni Soviet pada masa revolusi di Indonesia. Tetapi kesepakatan tersebut tidak dapat terealisasi sehubungan dengan gejolak politik dalam negeri Indonesia, seperti peristiwa Madiun dan Agresi Militer Belanda. Pada tanggal 25 Januari 1950 Menteri Luar Negeri Uni Soviet A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.
6. PBB
Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk
Komisi Tiga Negara (KTN) atau komite jasa baik adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 Agustus 1947 untuk menengahi konflik antara Indonesia dengan Belanda.
Terbentuknya KTN tidak bisa dilepaskan dari aksi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Atas aksi militer Belanda tersebut, India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar pembicaraan di Dewan Keamanan PBB. Usulan India dan Australia itu ditanggapi DK PBB dengan mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1949 yang berisi seruan agar RI dan Belanda segera menghentikan permusuhan dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat melalui arbitrase atau cara-cara damai lainnya.
Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasai pelaksanaan gencatan senjata yang dimulai 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk komisi konsuler yang anggotanya terdiri dari para konsul Jenderal yang ada di Indonesia. Komisi konsuler diketuai oleh konsul jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Foote dan beranggotakan konsul jenderal Cina, Belgia, Prancis, Inggris, dan Australia. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan, Komisi Konsuler menyatakan bahwa sejak 30 Juli sampai 4 Agustus 1947 pasukan Belanda mengadakan gerakan militer menyerang Indonesia. Sementara itu, pihak Indonesia menolak garis demarkasi yang dituntut pihak Belanda. Perintah penghentian tembak menembak tidak memuaskan dan belum ada tindakan yang praktis utuk menghentikan tembak menembak tersebut.
Amerika mengusulkan untuk pembentukan KTN yang diterima baik oleh DK PBB, sehingga RI dan Belanda masing-masing diberi kewenangan untuk memilih satu negara anggota DK yang akan mewakili kepentingan mereka masing-masing. Pemerintah RI memilih Australia berdasarkan kenyataan bahwa Australia yang pertama kali mengajukan masalah Indonesia ke DK dan dalam banyak kesempatan selalu membela Indonesia. Sementara itu, Belanda memilih Belgia yang selalu membela kepentingan Belanda di dalam sidang-sidang DK. Australia dan Belgia kemudian memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Delegasi-delegasi yang dipilih dalam KTN adalah Richard Kirby yang ditunjuk oleh pemerintan Australia, Paul van Zeeland mewakili pemerintah Belgia, dan pemerintah Amerika Serikat mengangkat Prof. Frank Porter Graham.
Latihan
Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1. Apa tujuan kunjungan utusan Liga Arab, yakni Mohammad Abdul Mounim, Konsul Jenderal Mesir di Bombay untuk bertemu Presiden Sukarno tanggal 15 Maret 1947?
2. Uraikan upaya pemboikotan yang diprakarsai oleh cabang Brisbane dari Waterside Workers Federation terhadap kapal-kapal Belanda!
3. Apa tujuan para pemimpin bangsa menerapkan strategi diplomasi dan militer untuk mempertahankan kemerdekaan?
4. Uraikan pandangan M.Natsir terhadap penerapan strategi diplomasi dan militer untuk mempertahankan kemerdekaan!
5. Uraikan upaya India untuk membantu pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia!
6. Sebutkan 4 pembukaan hubungan diplomatik Indonesia pada awal kemerdekaan!
7. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap India tersebut tidak lepas dari tiga faktor pendukung. Uraikan dan jelaskan!
8. Diplomasi Republik Indonesia dalam rangka mencapai kedaulatannya atas pengakuan internasional terhadap negara-negara di Timur Tengah juga mendapat bantuan dari pengakuan Liga Arab. Adapun pengakuan tersebut didapat Indonesia oleh beberapa faktor. Uraikan dan jelaskan!
9. Intervensi Australia untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda dilakukan dalam beberapa tindakan. Uraikan dan jelaskan!
10. Jelaskan dukungan-dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia!
Ko
Tidak ada komentar:
Posting Komentar