DEWI CAHYANTI, S.Pd
SEJARAH PEMINATAN
KELAS XI IPS 1, XI IPS 2
04, 07 FEBRUARI 2024
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah proses mengamati berbagai fakta, menanya konsep, mencoba, mengasosiasi, dan
mengomunikasikan, peserta didik dapat menjelaskan, ,merangkum dan membuat laporan
tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia (proses masuk dan berkembangnya,
perlawanan bangsa Indonesia, dampaknya bagi bangsa Indonesia) dengan baik, serta
menunjukkan perilaku bertanggung jawab, peduli, cinta damai, responsif, pro-aktif, jujur,
bertanggung jawab, disiplin, percaya diri, mampu bekerja sama, damai, dan santun selama
proses pembelajaran.
KOMPETENSI DASAR
3.7 Respon bangsa indonesia
terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi,
sosial-budaya, dan pendidikan
4.7 Menalar dampak mperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan kehidupan
bangsa Indonesia masa kini
dan menyajikannya dalam
bentuk cerita sejarah
A. Penjelajahan Samudra oleh Bangsa Eropa
Sesudah Perang Salib selesai, muncullah kekuasaan baru di Asia Barat, yaitu kekuasaan Kerajaan Turki Usmani. Selanjutnya, bangsa Turki mempersulit kedatangan para pedagang Eropa di daerah kekuasaan- nya sehingga perdagangan antara Eropa dan Asia mengalami kemundu ran. Oleh karena itu, wilayah di sekitar Laut Tengah yang sebelumnya ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai negara menjadi sepi.
Kebijakan Kerajaan Turki tersebut juga menyebabkan keguncangan perekonomian di wilayah sekitar Laut Tengah. Kemunduran perdagang- an di Laut Tengah dan terputusnya hubungan dagang antara Asia dan Eropa menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah sehingga rempah-rempah dari Indonesia menjadi barang langka dan harganya sangat mahal. Selanjutnya, kelangkaan rempah- rempah tersebut mendorong bangsa Eropa yang berusaha menemukan jalur pelayaran langsung ke Asia untuk mencari rempah-rempah melalui penjelajahan samudra. Faktor lain yang mendorong penjelajahan samu dra, antara lain sebagai berikut.
1. Bangsa Eropa berkeinginan untuk mendapat kan rempah-rempah dengan harga lebih murah.
2. Adanya kemajuan di bidang ilmu penge tahuan dan teknologi seperti penemuan kompas yang dapat memperlancar kegiatan penjelajahan samudra.
3. Adanya keinginan untuk menyebarkan aga ma Kristen ke luar Benua Eropa.
4. Adanya keinginan untuk membuktikan pendapat bahwa bentuk bumi adalah bulat seperti yang dikemukakan oleh Copernicus (1473-1543).
5. Semangat mencari daerah baru juga dido rong oleh semangat 3G. Yang dimaksudkan dengan 3G adalah gold (ekonomi), gospel (agama), dan glory (kemuliaan).
B. Munculnya Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
Kolonialisme menekankan penguasaan fisik atas suatu wilayah, sedangkan imperialisme lebih menekankan pengaruh ekonomi dan politik.
1. Kedatangan Bangsa Portugis ke Indonesia
Pada awal penjelajahan samudra, bangsa Portugis berhasil mencapai India pada tahun 1498 dan pada tahun 1511 Portugis berhasil mengua- sai Malaka. Selanjutnya, Portugis mengadakan hubungan dagang dengan Maluku yang merupakan daerah sumber utama penghasil rempah-rem- pah di Indonesia. Pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirim- kan beberapa buah kapal ke Maluku. Pada awalnya masyarakat Maluku menyambut baik kedatangan Portugis dengan tujuan agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku mengha- dapi musuh-musuhnya.
Pada saat kedatangan bangsa Portugis, Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaicil Darus. Selanjutnya, Sultan Ternate meminta bantu- an pada Portugis untuk mendirikan benteng di Ternate untuk menghadapi serangan dari daerah lain terhadap Ternate. Pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan Benteng Saint John di Ternate. Pendirian benteng tersebut harus dibayar mahal oleh Ternate karena Portugis menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dan memaksa Sultan Ternate un- tuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan dengan Portugis.
Perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempahnya secara bebas. Selain itu, Portugis telah menetapkan harga rempah-rempah yang dijual rakyat dengan harga yang murah. Kebijakan tersebut merugikan rakyat Ternate sehingga me- micu terjadinya permusuhan antara rakyat Ternate dan Portugis. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, bang- sa Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik yang dilakukan oleh Fransiscus Xaverius.
2. Kedatangan Bangsa Spanyol ke Indonesia
Bangsa Spanyol yang tergabung dalam kapal Ekspedisi Magelhaens Del Cano tiba pertama kali di Tidore pada tahun 1521. Pada awalnya, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik rakyat Maluku yang sedang bersengketa dengan Portugis. Kedatangan Spanyol di Maluku merupa kan keberhasilan bangsa Spanyol dalam mencari daerah sumber pengh rempah-rempah. Selanjutnya, orang-orang Spanyol semakin bertamba banyak yang berdagang di Maluku.
Bagi Portugis, kehadiran Spanyol tersebut merupakan pelanggaran atas hak monopoli perdagangan rempah-rempahnya di Maluku sehingga timbul persaingan antara bangsa Portugis dan Spanyol dalam perda gangan rempah-rempah di Maluku. Dalam konflik antara Portugis daa Spanyol tersebut Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis, sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol.
Untuk menyelesaikan sengketa di Maluku tersebut Portugis dan Spanyol menempuh jalur perundingan yang dilaksanakan di Saragua (Spanyol) pada tahun 1529. Perundingan dua bangsa tersebut menghasil kan kesepakatan yang disebut Perjanjian Saragosa. Isi Perjanjian Saragosa, antara lain
a. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina:
b. Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Ma luku.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol segera meninggalkan Malu- ku. Selanjutnya, bangsa Portugis berusaha keras menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan melakukan praktik monopoli
3. Kedatangan Bangsa Belanda ke Indonesia
Sebelum datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah, pe dagang Belanda membeli rempah-rempah dari Indonesia di Lisabon, ibu kota Portugis karena Belanda merupakan jajahan bangsa Spanyol. Pada tahun 1585 Belanda tidak lagi membeli rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh bangsa Spanyol.
Putusnya jalur perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Lisebon tersebut mengakibatkan Belanda banyak menderita kerugian. Oleh karena itu, bangsa Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudra un tuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Indonesia. Pada bu lan April 1595 Belanda memulai pelayarannya menuju Nusantara dengan memakai empat buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan De Keyzer dengan menempuh rute Belanda-Pantai Barat Afrika-Tanjung Harapan-Samudra Hindia-Selat Sunda-Banten.
Pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia tersebut dilakukan dengan menghindari jalur pelayaran armada Portugis. Pada bulan Juni 1596 Belanda berhasil mendarat di Banten. Pada awal kedatangannya, Belanda mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Banten dan mendapatkan izin untuk berdagang di Banten. Akan tetapi, Belanda melakukan in- timidasi kepada rakyat Banten sehingga rakyat Banten berbalik memusuhi dan mengusir 120 orang Belanda dari Banten. Selanjutnya, arma- da Belanda yang belum mendapat barang da- gangan harus mundur dari Banten menuju ke Kepulauan Maluku.
Pada tanggal 2 Oktober 1596 Belanda kembali lagi ke Banten untuk mengadakan perjanjian persahabatan. Orang-orang Belanda yang ditahan pada saat pertama kali datang di Banten berhasil dibebaskan setelah Belanda membayar tebusan. Namun, suasana damai tersebut tidak berlangsung lama karena sejak tanggal 28 Okto- ber 1596 terjadi ketegangan antara Belanda dan Portugis yang saling berebut pengaruh terhadap Sultan Banten. Dalam konflik tersebut, Portugis Cara de Houmman di Banten berhasil mengusir Belanda dari Banten. Pada tanggal 28 November 1598, rombongan kapal dari Negeri Belanda di bawah pimpinan van Neck dan van Waerwyck dengan delapan buah kapal tiba di Banten.
3. Perluasan Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia
1. Sejarah Kelahiran VOC di Indonesia
Keberhasilan ekspedisi van Neck dalam perdagangan rempah-rem- pah ke Maluku mendorong orang-orang Belanda datang ke Indonesia Namun, akibat banyaknya bangsa Belanda yang datang ke Indonesia terjadilah persaingan di kalangan pedagang-pedagang Belanda. Di sam- ping itu, di Negeri Belanda juga banyak berdiri persekutuan dagang dan pelayaran yang saling bersaing secara ketat. Di dalam melakukan aktivitas perdagangan di Indonesia, bangsa Belanda juga harus menghadapi per- saingan dagang dengan Portugis, Spanyol, dan Inggris.
Selanjutnya, atas prakarsa pembesar Belanda yang bernama Olden Barneveldt, seluruh persekutuan dagang Belanda yang ada di Indone sia disatukan menjadi sebuah persekutuan dagang di Hindia Timur yang disebut Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). VOC berdiri secara resmi pada tahun 1602 dan membuka kantor pertama di Banten (1602) yang dikepalai oleh Francois Wittert. Tujuan dibentuknya VOC, antara lain sebagai berikut.
A. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda sehingga keuntungan dapat diperoleh secara maksimal.
B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa dan bangsa Asia lainnya.
C. Membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda.
Pada awal kelahirannya, VOC belum mempunyai modal, armada kapal, personel, dan senjata yang cukup. Namun, VOC memiliki kelebihan berupa sistem organisasi yang teratur dan rapi. Kelebihan tersebut sangat menentukan keberhasilan kebijakan perdagangan VOC di Indonesia sehingga VOC mampu mengelola perdagangan di Indonesia.
Kepemimpinan VOC dipegang oleh dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam (Heeren XVII). Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut.
A. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia.
B. Berhak melakukan monopoli perdagangan.
C. Berhak mencetak dan mengedarkan uang sendiri.
D. Berhak mengadakan perjanjian.
C. Berhak memaklumkan perang dengan negara lain.
F. Berhak menjalankan kekuasaan kehakiman.
G. Berhak melakukan pemungutan pajak.
H. Berhak memiliki angkatan perang sendiri.
I. Berhak mengadakan pemerintahan sendiri.
2. Kebijakan Perdagangan dan Politik VOC
Kebijakan perdagangan VOC adalah sebagai berikut :
A. VOC menentukan luas areal penanaman rempah-rempah
B. VOC menentukan jumlah tanaman rempah-rempah
C. VOC melarang rakyat Maluku menjual rempah-rempahnya kepada bangsa Eropa lain
D. VOC mengadakan ekstirpasi yaitu penebangan tanaman yang melebihi produksi
E.Penyerahan upeti di wajibkan setiap tahunnya dari kerajaan yang tunduk kepada VOC atau kerajaan yang telah mengikat perjanjian dengan VOC.
F. Rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu dan menjualnya kembali dengan harga tertentu kepada VOC saat panen. Misalnya penanaman kopi di daerah Priangan dan penanaman tebu di daerah Banten serta Mataram.
Pada kebijakan politiknya VOC melakukan cara-cara politik devide at impera atau politik adu domba dan tipu muslihat.
3. Runtuhnya VOC
Pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. Penyebab kemunduran VOC, an tara lain sebagai berikut.
a. Banyak pegawai VOC yang curang dan melakukan korupsi.
b. Banyak pengeluaran VOC untuk biaya peperangan, seperti perang melawan Hasanuddin dari Gowa.
c. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas mettr butuhkan pegawai yang banyak.
d. Pembayaran deviden (keuntungan) bagi pemegang saham turut mem beratkan setelah pemasukan VOC mengalami penurunan.
e. Bertambahnya saingan dagang di Asia.
f. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan bebas.
Berdasarkan alasan di atas VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desem ber 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditingga kan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasu di Indonesia. Setelah VOC dibubarkan, Indonesia langsung dikendalikan oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, secara politis wilayah Indonesia dikuasai oleh pemerintah Belanda.
D. Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia pada Abad ke-19
1. Sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Bawah Gubernur Jenderal Daendels
Kedatangan Daendels di Indonesia sebagai gubernur jen- deral adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan. Kebijakan Daendels dalam usaha mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, antara lain :
a. membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan;
b. mendirikan benteng-benteng pertahanan;
c. membangun pangkalan Angkatan Laut di Merak dan Ujung Kulon:
d. memperkuat pasukan yang beranggotakan orang Indonesia:
e. mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
Selain dalam bidang pertahanan dan kemiliteran, Daendels juga berusaha memperbaiki keadaan Pulau Jawa dengan cara, antara lain :
a. membagi Pulau Jawa menjadi sembilan prefektur (dae- rah):
b. mengangkat para bupati di seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintahan Belanda:
c. memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, dan memberi hukum an yang berat bagi para pegawai yang melakukan praktik korupsi
d. mendirikan badan-badan pengadilan yang sesuai dengan adat istiadat Indonesia.
Usaha untuk memajukan dan mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris membutuhkan dana yang cukup besar. Karena tidak mendapatkan bantuan dari Negeri Belanda, Daendels kemudian berusaha memperoleh biaya yang diperlukan dengan cara-cara, antara lain :
a. menerapkan aturan menyerahkan sebagian hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa hasil bumi kepada peme rintah dengan harga yang telah ditetapkan (verplichte leverantie);
b. mengadakan kerja paksa (rodi) bagi penduduk Indonesia:
c. menjual tanah-tanah luas kepada pengusaha swasta Belanda dan Tionghoa:
d. memperluas areal penanaman tanaman kopi.
Daendels dikenal sebagai penguasa pemerintah yang sangat disiplin, keras, dan kejam. Selain itu, akibat tindakannya menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing, ia telah melanggar undang-undang.
2. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris
Pemerintahan Inggris dipimpin oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Kebijakan poli- tik pemerintahan Raffles berdasarkan asas-asas liberal yang menekankan kebebasan dan persamaan manusia. Sesuai de- ngan kebijakan politik itu, Raffles ingin menerapkan kebijakan ekonomi seperti kebijakan Inggris di India karena India dan Indonesia sama-sama berciri agraris. Kebijakan Raffles tersebut dikenal dengan nama sistem pajak tanah (Landrent- system) atau sistem sewa tanah (Landelijk Stelsel). Prinsip kebi- jaksanaan kolonial Raffles di Hindia Belanda berpatokan pada tiga asas, antara lain sebagai berikut.
a. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan sehingga rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman yang dianggap menguntungkan.
b. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan birokrasi pemerintahan di negeri Barat.
c. para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (tenant) yang memiliki kewajiban untuk membayar sewa tanah (landrent) atau pajak tanah. Dasar kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang bersifat tradisional akan diganti dengan sistem kapitalisme.
Kebijakan ekonomi pemerintah Raffles bertujuan untuk :
a. mengurangi beban kehidupan rakyat;
b. memberikan kebebasan dan kepastian hukum kepada para petani atas tanah yang dimilikinya;
c. pemerintah memiliki pemasukan yang tetap dari sewa tanah. Kebijakan sewa tanah tersebut memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, baik rakyat maupun pemerintah kolonial.
Sistem sewa tanah yang dicetuskan Raffles mengalami kegagalan, antara lain sebagai berikut.
a. Pemerintah kolonial mengalami kesulitan menentukan jumlah pajak bagi setiap pemilik tanah. Untuk menentukan pajak harus diadakan pengukuran tanah dan penelitian kesuburan tanah yang membutuhkan pegawai yang cukup banyak.
b. Pajak tanah harus dibayar dengan uang, sedangkan masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan masyarakat tertutup yang belum mengenal peredaran uang.
c. Kepemilikan tanah masih bersifat tradisional, yaitu berdasarkan warisan adat sehingga pemerintah kolonial mengalami kesulitan dalam prosedur pengambilalihan tanah.
3. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (1830-1870)
Sejak tahun 1816 pemerintah Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda membentuk komisi jenderal untuk melakukan perbaikan di tanah jajahan. Van der Capellen memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan kolonial di Indonesia. Namun pemerintahan Van der Capellen dianggap gagal oleh pemerintah Belanda.
Pada tahun 1826 pemerintah Belanda menetapkan komisaris jenderal du Bus de Gisignies untuk memimpin pemerintah kolonial.
Tahun 1830 Belanda mengalami kesulitan keuangan di antaranya karena :
a. pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan biaya untuk perang Diponegoro (1825-1830)
b. pemerintah di negeri Belanda banyak mengeluarkan biaya perang menghadapi pemberontakan rakyat Belgia.
Untuk mengatasi kesulitan keuangan Johanes Van den Bosch mengusulkan pada pemerintah Belanda agar produksi tanaman ekspor di Indonesia ditingkatkan dengan melaksanakan tanam paksa (Cultuurstelsel).
Setibanya di Indonesia pada tahun 1830, van Den Bosch menyusun program kerja di tanah jajahan, antara lain sebagai berikut.
a. Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapuskan karena pelaksanaannya sangat sulit sehingga tidak banyak memberikan keuntungan.
b. Sistem tanaman bebas diganti dengan tanaman wajib yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
c. Pajak tanah harus dibayar rakyat dengan menyerahkan sebagian hasil tanamannya kepada pemerintah Hindia Belanda.
d. Kerja wajib dihidupkan kembali untuk menunjang kelan- caran sistem penanaman wajib dan kepentingan Belanda lainnya.
Tujuan diberlakukannya Sistem Tanam Paksa adalah untuk memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dari Indonesia dalam waktu relatif singkat guna menutup kekosongan kas negara dan membayar utang negara. Ciri utama Sistem Tanam Paksa adalah keharusan bagi rakyat Indonesia untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang berupa hasil-hasil pertanian (natura). Oleh karena itu, pemerintah kolonial mengerahkan rakyat tanah jajahan untuk mengusahakan penanaman tanaman ekspor yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Adapun jenis tanaman yang ditanam harus mengikuti ketentuan pemerintah. Misalnya, kopi dan indigo (nila).
Latihan Soal
1. Jelaskan secara singkat pengertian penerapan Sistem Tanam Paksa!
2. Jelaskan secara singkat dampak tidak langsung pelaksanaan edukasi dalam Trias van Deventer bagi lahirnya golongan terpelajar yang akan menjadi pengerak pergerakan nasional!
3. Jelaskan secara singkat prinsip politik kaum liberal di Hindia Belanda!
4. Jelaskan secara singkat kondisi perekonomian Belanda yang mendorong diterapkannya Sistem Tanam Paksa!
5. Jelaskan kontribusi pendapatan yang diperoleh pemerintah Belanda dari sistem tanam paksa terhadap upaya pembangunan di negeri Belanda!
